Padang (UNAND) 鈥 Fakultas Hukum 杏吧原版影音 (UNAND) memperluas jejaring kerja sama internasional dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Japan Environmental Education Forum (JEEF) pada Kamis (23/10) di Gedung Dekanat Kampus Limau Manis.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UNAND, Prof. Ferdi, S.H., M.H., dan Direktur JEEF untuk Indonesia, Yata Makoto, disaksikan oleh para wakil dekan dan manajer fakultas.

Dalam sambutannya, Prof. Ferdi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum untuk memperkuat jejaring internasional, terutama dalam bidang hukum lingkungan.

鈥淚ni adalah salah satu cita-cita kami untuk membawa Fakultas Hukum UNAND ke tingkat global. Mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman internasional, terutama dalam isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian dunia,鈥 ujarnya.

Sebagai Guru Besar Hukum Internasional, Prof. Ferdi juga mengungkapkan rasa syukur atas kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah yang aktif dalam pendidikan dan advokasi lingkungan. Ia menilai kerja sama ini akan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bentuk kegiatan penanaman mangrove, penelitian bersama, maupun program edukasi lingkungan di daerah seperti Solok Rajo.

Sementara itu, Yata Makoto menjelaskan bahwa JEEF telah lama berfokus pada kegiatan pelestarian lingkungan, khususnya penanaman mangrove. 鈥淜ami telah menjalankan program penanaman mangrove selama lebih dari sepuluh tahun, dan dua tahun terakhir ini kami memperluasnya ke bidang pendidikan lingkungan. Salah satu kegiatan kami berlangsung di Kabupaten Bekasi,鈥 tuturnya.

Ia berharap kolaborasi dengan UNAND dapat menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan pendidikan hukum dan lingkungan secara praktis. 鈥淜ami percaya kerja sama ini akan memberi manfaat nyata bagi kedua pihak, terutama dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan,鈥 tambahnya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, Fakultas Hukum UNAND menegaskan komitmennya dalam menguatkan peran perguruan tinggi dalam isu-isu global, khususnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.(*)

Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik