ÐÓ°ÉÔ­°æÓ°Òô

Perekonomian Sumatera Barat memasuki paruh kedua 2026 dengan sebuah pertanyaan penting, apakah perbaikan ekonomi yang sempat terlihat pada awal tahun dapat berlanjut, atau Sumbar akan kembali kepada kecenderungan pertumbuhan moderat yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir? Ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026, tetapi kemudian melambat menjadi 4,54 persen pada Triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan Semester I 2026 mencapai sekitar 4,77 persen. Pertumbuhan 4,54 persen sebenarnya masih menunjukkan perbaikan dibandingkan Triwulan II 2025 yang tumbuh 3,94 persen, tetapi perlambatan dari triwulan sebelumnya menunjukkan bahwa momentum akselerasi belum cukup kuat. BPS mencatat pertumbuhan Triwulan I 2026 sebesar 5,02 persen, dengan akomodasi dan makan-minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi.

Perkembangan tersebut semakin perlu diperhatikan karena pertumbuhan Sumbar pada Triwulan II 2026 berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan juga lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi tetangga yang menjadi pembanding ekonomi Sumbar, terutama Sumatera Utara dan Riau. Perbandingan tersebut tidak berarti struktur ekonomi masing-masing provinsi identik, karena Riau memiliki basis perkebunan, migas dan industri pengolahan yang jauh lebih besar, sedangkan Sumatera Utara mempunyai ukuran pasar dan basis industri yang lebih besar. Namun perbedaan tersebut justru menunjukkan persoalan mendasar: Sumbar belum mempunyai mesin pertumbuhan yang mampu secara konsisten membawa perekonomiannya tumbuh lebih cepat.

Perlambatan yang Bukan Fenomena Baru

Kecenderungan perlambatan sebenarnya sudah terlihat jauh sebelum Triwulan II 2026. Pada awal dekade 2010-an, perekonomian Sumbar masih mampu tumbuh sekitar 6 persen atau lebih, tetapi setelah itu pertumbuhan secara bertahap bergeser menuju kisaran 5 persen dan dalam beberapa tahun terakhir lebih sering berada pada rentang 3–5 persen. Pandemi COVID-19 memang menciptakan gangguan besar pada 2020, tetapi bahkan setelah pandemi berakhir, Sumbar belum kembali secara konsisten kepada lintasan pertumbuhan yang pernah dicapai pada awal dekade 2010-an.

Tahun 2025 memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai persoalan tersebut. Ekonomi Sumbar hanya tumbuh 3,37 persen, melambat dari 4,37 persen pada 2024. Bank Indonesia mencatat bahwa perlambatan terjadi pada hampir semua lapangan usaha utama. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi, realisasi investasi swasta maupun pemerintah masih terbatas, dan rumah tangga cenderung menahan konsumsi. Ekspor luar negeri menjadi salah satu faktor yang menahan perlambatan agar tidak semakin dalam.

Karena itu, penurunan pertumbuhan dari 5,02 persen pada Triwulan I menjadi 4,54 persen pada Triwulan II 2026 sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai fluktuasi jangka pendek. Perkembangan tersebut perlu ditempatkan dalam kecenderungan yang lebih panjang mengenai kemampuan Sumbar menghasilkan pertumbuhan. Persoalan yang dihadapi tampaknya semakin berkaitan dengan sisi penawaran atau supply side: struktur produksi, investasi, produktivitas, konektivitas dan kemampuan membangun kegiatan ekonomi baru.

Struktur Ekonomi yang Relatif Stagnan

Salah satu penjelasan penting terdapat pada struktur ekonomi Sumbar yang berubah relatif lambat. Dalam lebih dari satu dekade, kelompok lapangan usaha yang mendominasi PDRB masih relatif sama, yaitu pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta industri pengolahan. Pertanian masih merupakan lapangan usaha terbesar, sementara perdagangan mempunyai pangsa yang semakin penting. Struktur tersebut tidak dengan sendirinya menjadi persoalan apabila produktivitas sektor-sektor utama meningkat cepat, tetapi perubahan menuju kegiatan dengan nilai tambah lebih tinggi belum terlihat cukup kuat.

Hal yang lebih penting adalah perkembangan industri pengolahan. Pangsa pertanian terhadap PDRB memang secara perlahan menurun dibandingkan awal dekade 2010-an, tetapi penurunan tersebut tidak diikuti peningkatan pangsa industri pengolahan. Pangsa industri pengolahan justru cenderung mengecil. Dengan demikian, Sumbar belum mengalami pola transformasi struktural klasik berupa pergeseran dari kegiatan primer menuju manufaktur dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Perubahan struktur Sumbar justru lebih banyak mengarah kepada perdagangan dan berbagai kegiatan jasa. Transformasi menuju sektor jasa tidak selalu merupakan masalah karena jasa modern dapat mempunyai produktivitas sangat tinggi. Namun apabila pertumbuhan jasa terutama berasal dari perdagangan dan kegiatan yang mengikuti konsumsi domestik, kemampuannya menghasilkan peningkatan produktivitas dan memperluas pasar eksternal menjadi lebih terbatas. Inilah salah satu alasan mengapa perubahan komposisi ekonomi Sumbar belum menghasilkan akselerasi pertumbuhan yang berarti.

Belum Muncul Mesin Pertumbuhan Baru

Sumbar sebenarnya mempunyai sejumlah sektor yang mampu tumbuh tinggi. Penyediaan akomodasi dan makan-minum, misalnya, tumbuh 17,77 persen pada Triwulan I 2026. Ekspor barang dan jasa juga tumbuh kuat pada periode tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pariwisata, aktivitas jasa dan perdagangan eksternal mempunyai potensi yang cukup besar. Namun terdapat perbedaan antara sektor yang tumbuh tinggi dan sektor yang benar-benar menjadi growth engine. Suatu sektor akan menjadi mesin pertumbuhan apabila mempunyai atau berkembang menuju skala ekonomi yang cukup besar, mampu tumbuh tinggi secara persisten, mempunyai produktivitas tinggi, dan menciptakan keterkaitan yang luas dengan kegiatan ekonomi lainnya. Persoalan Sumbar adalah sektor yang besar cenderung tumbuh moderat, sedangkan sektor yang tumbuh sangat tinggi masih mempunyai pangsa yang relatif kecil. Akibatnya, belum muncul sektor yang mempunyai bobot cukup besar untuk mengubah lintasan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Investasi: Tidak Cukup Hanya Menghitung Berapa Triliun yang Masuk

Investasi menjadi faktor berikutnya yang perlu diperhatikan. Data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan bahwa investasi riil Sumbar belum mengalami akselerasi secara konsisten. PMTB sempat tumbuh sekitar 7,7 persen pada 2023, tetapi kembali melambat menjadi sekitar 3,6 persen pada 2024. Karena PMTB merupakan komponen yang besar dalam PDRB, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa akumulasi modal belum berlangsung dengan kecepatan yang cukup konsisten untuk menaikkan kapasitas produksi jangka panjang.

Namun data realisasi penanaman modal yang kita telusuri memberikan gambaran yang lebih kompleks. PMDN Sumbar meningkat dari sekitar Rp4,49 triliun pada 2023 menjadi Rp8,81 triliun pada 2024, atau hampir dua kali lipat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan Sumbar bukan semata-mata kekurangan investasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah ke mana investasi tersebut masuk dan kapasitas produksi apa yang dihasilkannya.

Data sektoral menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga PMDN 2024 masuk ke sektor tersier, sementara konstruksi sendiri menyerap hampir sepertiga total PMDN. Investasi pada konstruksi, bangunan dan properti tetap memberikan manfaat ekonomi, tetapi efek jangka panjangnya terhadap kapasitas produksi berbeda dengan investasi yang menciptakan pabrik, mesin, teknologi, produk baru dan kapasitas ekspor. Karena itu, keberhasilan investasi tidak cukup dinilai dari besarnya nilai realisasi, tetapi harus dilihat dari kemampuannya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.

Orientasi kebijakan investasi dengan demikian perlu bergerak dari sekadar Investment Value menuju Investment → Productive Capacity → Productivity → Employment → Value Added → Export → Growth. Dengan kerangka tersebut, investasi Rp10 triliun yang menghasilkan industri baru, ekspor dan rantai pemasok lokal dapat mempunyai nilai pembangunan yang jauh lebih tinggi daripada investasi dengan nominal sama yang mempunyai multiplier effect terbatas.

Agroindustri sebagai Salah Satu Kandidat Growth Engine

Di tengah persoalan investasi tersebut terdapat perkembangan yang cukup menjanjikan pada industri makanan. Realisasi PMDN industri makanan meningkat dari sekitar Rp455 miliar pada 2023 menjadi sekitar Rp1,49 triliun pada 2024. Industri makanan juga menjadi bagian terbesar investasi sektor sekunder. Perkembangan ini menarik karena sektor tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan basis produksi Sumbar berupa pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan.

Transformasi ekonomi Sumbar karena itu tidak harus mengikuti model industrialisasi berbasis industri berat. Pilihan yang lebih sesuai dengan comparative advantage daerah adalah agroindustrialisasi, yaitu membawa lebih banyak komoditas pertanian ke dalam proses pengolahan di Sumbar sendiri. Rantai nilai yang perlu dibangun adalah

Pertanian → Agro-processing → Industri Makanan → Packaging dan Branding → Perdagangan → Ekspor.

Dengan model tersebut, pertanian tidak harus mengecil agar ekonomi menjadi lebih maju; yang harus berubah adalah produktivitas dan kedalaman nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian.

Persoalan Pasar dan Konektivitas

Agroindustri tidak akan berkembang dalam skala besar apabila hanya mengandalkan pasar Sumbar. Industri membutuhkan pasar yang cukup luas untuk mencapai economies of scale, sehingga kemampuan produsen Sumbar menjangkau pasar di luar provinsi menjadi bagian penting dari strategi transformasi ekonomi. Dalam konteks ini, hubungan ekonomi dengan Riau mempunyai arti strategis karena Pekanbaru dan kawasan ekonomi Riau mempunyai daya beli, aktivitas perkebunan, industri dan perdagangan yang besar serta terhubung dengan jaringan Tol Trans-Sumatera.

Kondisi Riau memberikan gambaran mengenai manfaat industrialisasi berbasis sumber daya. Ekonomi Riau mempunyai basis industri pulp and paper, minyak bumi dan kelapa sawit yang besar, sementara ekspornya pada Januari–Mei 2026 mencapai US$8,60 miliar dengan surplus perdagangan sekitar US$6,97 miliar. Struktur tersebut memang tidak dapat begitu saja direplikasi Sumbar, tetapi menunjukkan bagaimana basis sumber daya alam dapat dikembangkan lebih jauh menjadi industri pengolahan dan perdagangan eksternal dalam skala besar.

Tol Padang–Pekanbaru sebagai Infrastruktur Transformasi

Dalam perspektif tersebut, lambatnya pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru mempunyai implikasi yang lebih besar daripada sekadar lamanya perjalanan antara dua kota. Dampaknya terhadap pertumbuhan memang tidak dapat dilihat dari satu triwulan, tetapi bersifat struktural dan kumulatif karena konektivitas mempengaruhi biaya logistik, ukuran pasar efektif, keputusan lokasi investasi, mobilitas tenaga kerja dan aglomerasi kegiatan ekonomi. Bank Indonesia sendiri telah memasukkan operasionalisasi ruas Padang–Sicincin sebagai salah satu faktor positif bagi prospek perekonomian Sumbar.

Manfaat ekonomi terbesar baru akan diperoleh ketika terbentuk koridor yang menghubungkan Padang dan kawasan pesisir dengan Padang Panjang/Bukittinggi, Payakumbuh/Lima Puluh Kota, Pekanbaru dan selanjutnya jaringan Tol Trans-Sumatera. Pemerintah pada April 2026 kembali mempersiapkan seksi Sicincin - Bukittinggi dan telah menyepakati penggunaan trase alternatif yang dinilai lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Pemerintah secara eksplisit menyatakan pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas Sumbar–Riau, memperlancar distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara ekonomi, mekanismenya cukup jelas. Konektivitas yang lebih baik menurunkan waktu dan ketidakpastian perjalanan; biaya logistik yang lebih rendah memperbesar pasar efektif; pasar yang lebih besar meningkatkan kelayakan investasi; investasi meningkatkan skala produksi; dan peningkatan skala serta spesialisasi dapat menaikkan produktivitas. Karena itu Tol Padang–Pekanbaru seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai proyek transportasi, tetapi sebagai salah satu instrumen kebijakan investasi, industrialisasi dan pengembangan pasar Sumbar.

Opportunity Cost dari Keterlambatan

Biaya pembangunan jalan tol dapat dihitung dalam rupiah, tetapi biaya ekonomi karena jalan tol belum tersedia jauh lebih sulit terlihat. Setiap tahun keterlambatan dapat berarti perusahaan tetap menanggung biaya logistik yang lebih tinggi, investasi ditunda atau dialihkan ke daerah lain, produk pertanian kehilangan sebagian daya saing, perjalanan wisata menjadi kurang menarik, serta integrasi rantai pasok Sumbar dengan Riau tidak berkembang secepat yang seharusnya. Manfaat ekonomi yang seharusnya muncul tetapi tidak pernah terealisasi tersebut merupakan opportunity cost dari keterlambatan pembangunan.

Keterlambatan konektivitas juga berarti tertundanya agglomeration effect. Infrastruktur memungkinkan perusahaan, pemasok, pekerja, konsumen dan penyedia jasa berinteraksi dalam jaringan ekonomi yang lebih luas. Interaksi tersebut mendorong spesialisasi, menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas. Selama koridor Padang–Pekanbaru belum terbentuk secara penuh, Sumbar belum memperoleh network effect tersebut secara optimal. Dalam jangka panjang dapat terbentuk lingkaran konektivitas terbatas → biaya logistik tinggi → investasi produktif kurang menarik → industrialisasi lambat → struktur ekonomi stagnan → tidak muncul growth engine baru → pertumbuhan tetap moderat.

Penolakan Masyarakat: Perlu Dilihat Lebih Berimbang

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan Tol Padang–Pekanbaru kurang tepat jika semata-mata dipahami sebagai penolakan terhadap pembangunan. Pada tahap awal memang terdapat keluhan mengenai kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan trase. Namun keberatan juga berkaitan dengan persoalan yang lebih substantif, terutama karena trase melewati permukiman, lahan pertanian produktif, tempat usaha, serta tanah ulayat.

Dari perspektif ekonomi, sikap mempertahankan kondisi yang ada dapat dipahami. Masyarakat menghadapi biaya yang langsung dan konkret berupa kehilangan rumah, sawah, kebun atau sumber penghidupan, sementara manfaat jalan tol lebih tersebar dan sebagian baru dirasakan dalam jangka panjang. Resistensi karena itu mencerminkan persoalan distribusi, dimana biaya pembangunan terkonsentrasi secara lokal, sedangkan manfaatnya tersebar secara regional dan nasional. Namun kepentingan mempertahankan status quo juga tidak semestinya menjadi veto permanen terhadap proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang jauh lebih luas.

Pengalaman perubahan dan penyesuaian trase menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui negosiasi, bukan melalui pilihan ekstrem antara memaksakan pembangunan atau membatalkannya. Pemerintah perlu mempertemukan kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap sumber penghidupan dan hak masyarakat, melalui pilihan trase yang lebih baik, kompensasi yang adil, serta pembagian manfaat ekonomi yang lebih jelas.

Karena itu, partisipasi masyarakat sebaiknya tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dikembangkan menjadi negosiasi pembangunan. Masyarakat perlu mengetahui manfaat konkret yang dapat diperoleh dari infrastruktur tersebut, sementara pemerintah perlu memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial yang ditanggung masyarakat. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang untuk menjadikan masyarakat dan nagari terdampak bukan sekadar pihak yang melepaskan tanah, tetapi mitra dalam pengembangan koridor ekonomi baru di sepanjang jalan tol.

Dari Kompensasi Tanah Menuju Negosiasi Manfaat

Pelajaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pendekatan pembangunan infrastruktur di Sumbar. Negosiasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai berapa harga tanah yang akan dibebaskan. Pemerintah perlu membicarakan sekaligus trase, kompensasi, mitigasi kehilangan mata pencarian, dan manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat terdampak. Dengan demikian, proses pengadaan tanah berubah dari transaksi pembelian aset menjadi negosiasi mengenai distribusi biaya dan manfaat pembangunan.

Pendekatan tersebut juga memungkinkan pemerintah membedakan keberatan yang memang berkaitan dengan hilangnya sumber penghidupan atau hak adat dengan resistensi yang lebih banyak berasal dari preferensi mempertahankan status quo. Tidak setiap tuntutan masyarakat harus selalu diterima, tetapi setiap biaya sosial yang nyata harus diperhitungkan. Sebaliknya, masyarakat perlu memahami bahwa proyek strategis menghasilkan manfaat lintas nagari, lintas kabupaten dan lintas generasi. Negosiasi yang transparan diperlukan untuk menemukan titik ketika social benefit proyek tetap besar, sementara local cost dapat dikompensasi dan diminimalkan.

Nagari sebagai Mitra Koridor Ekonomi

Pendekatan yang lebih maju adalah menjadikan nagari bukan hanya sebagai wilayah yang tanahnya dilewati jalan tol, tetapi sebagai mitra dalam pembentukan koridor ekonomi. Gagasan tersebut dapat dimasukkan sejak proses negosiasi trase. Nagari yang mendukung pengadaan tanah dan pembangunan dapat memperoleh kepastian mengenai akses menuju interchange, jalan penghubung sentra produksi, fasilitas logistik, pengembangan pasar, akses kawasan wisata atau peluang pemasaran produk lokal. Dengan demikian masyarakat mempunyai kepentingan ekonomi langsung terhadap keberhasilan jalan tol.

Bentuk manfaat tidak harus sama untuk setiap nagari. Nagari berbasis pertanian dapat membutuhkan jalan akses menuju sentra produksi, collection point atau cold storage; nagari dengan potensi wisata lebih membutuhkan konektivitas menuju destinasi; sementara kawasan sekitar interchange dapat dikembangkan menjadi pusat logistik, perdagangan atau agroindustri. Rest area juga dapat memberikan ruang yang terencana bagi produk UMKM dan makanan Sumbar. Yang penting, paket tersebut harus dirancang berdasarkan potensi ekonomi setempat, bukan sekadar diberikan sebagai kompensasi tambahan.

Model tersebut dapat dikembangkan menjadi semacam development compact antara pemerintah dan nagari. Pemerintah memperoleh dukungan sosial dan kepastian pengadaan tanah, sedangkan nagari memperoleh komitmen yang jelas untuk diintegrasikan ke dalam manfaat ekonomi koridor. Pendekatan ini lebih produktif dibandingkan pola ketika pemerintah datang membawa trase dan masyarakat hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak. Partisipasi kemudian bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi proses negosiasi pembangunan.

Empat Hambatan Struktural Pertumbuhan Sumbar

Dari keseluruhan perkembangan tersebut, kecenderungan pertumbuhan moderat Sumbar dapat dijelaskan oleh setidaknya empat persoalan yang saling berkaitan.

Pertama adalah structural stagnation, yaitu struktur ekonomi berubah terlalu lambat dan industri pengolahan belum berkembang menjadi motor transformasi.

Kedua adalah absence of a new growth engine, ketika sektor besar tumbuh moderat sementara sektor yang tumbuh tinggi masih terlalu kecil.

Ketiga adalah investment quality and productivity problem, ketika investasi tetap masuk tetapi belum seluruhnya menghasilkan kapasitas produksi baru dan peningkatan produktivitas yang cukup kuat.

Keempat adalah connectivity and implementation constraint, ketika infrastruktur strategis berkembang terlalu lambat sehingga ukuran pasar efektif, biaya logistik dan daya tarik investasi belum berubah secara fundamental.

Keempat hambatan tersebut saling memperkuat. Keterbatasan konektivitas membuat investasi industri kurang menarik; investasi produktif yang terbatas memperlambat industrialisasi; industrialisasi yang lambat mempertahankan struktur ekonomi lama; dan struktur yang stagnan membuat Sumbar sulit menciptakan sektor penggerak baru. Karena itu kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan tidak dapat dilakukan secara parsial melalui satu sektor atau satu instrumen saja.

Bisakah Sumbar Keluar dari Perlambatan Pertumbuhan?

Jawabannya adalah bisa, tetapi tidak dengan mempertahankan pola pembangunan yang sama. Sumbar perlu bergerak dari kebijakan yang terlalu berorientasi kepada peningkatan permintaan jangka pendek menuju strategi peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas. Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah tetap penting untuk menjaga siklus ekonomi, tetapi pertumbuhan jangka panjang membutuhkan investasi produktif, teknologi, peningkatan kualitas SDM, konektivitas dan sektor baru yang dapat menjangkau pasar di luar Sumbar.

Agroindustrialisasi merupakan salah satu pilihan yang paling sesuai dengan struktur ekonomi Sumbar. Basis pertanian yang besar dapat menjadi keunggulan apabila dihubungkan dengan industri pengolahan, teknologi pangan, packaging, branding, logistik dan ekspor. Peningkatan investasi industri makanan yang mulai terlihat memberikan indikasi bahwa arah tersebut mempunyai basis ekonomi yang nyata. Tantangannya adalah memperbesar skala sehingga industri pengolahan tidak lagi menjadi sektor dengan pangsa yang terus mengecil.

Kebijakan investasi juga perlu lebih selektif. Keberhasilan tidak cukup diukur melalui nilai PMDN dan PMA, tetapi melalui tambahan kapasitas produksi, produktivitas, pekerjaan berkualitas, keterkaitan dengan pemasok lokal dan ekspor. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi beberapa klaster yang benar-benar mempunyai potensi mencapai skala besar, kemudian mengonsentrasikan dukungan infrastruktur, perizinan, SDM dan promosi investasi kepada klaster tersebut.

Percepatan konektivitas Padang–Pekanbaru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi tersebut. Tol harus dipandang sebagai sarana memperbesar pasar efektif Sumbar, bukan sekadar memperpendek waktu perjalanan. Penyelesaian ruas-ruas berikutnya perlu berjalan bersama pengembangan pusat produksi, agroindustri, logistik, pariwisata dan UMKM di sepanjang koridor sehingga network effect infrastruktur dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi.

Proses pembangunan konektivitas juga perlu menggunakan pendekatan governance yang lebih matang. Pengalaman penolakan di Limapuluh Kota menunjukkan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat sejak awal, tetapi partisipasi tidak berarti setiap preferensi mempertahankan kondisi lama harus menghentikan proyek strategis. Yang diperlukan adalah negosiasi yang transparan mengenai trase, biaya sosial, kompensasi dan pembagian manfaat, termasuk kemungkinan menjadikan nagari terdampak sebagai mitra koridor ekonomi.

Momentum untuk Keluar dari Perlambatan

Pertumbuhan 4,54 persen pada Triwulan II 2026 bukan tanda bahwa perekonomian Sumbar berada dalam krisis. Bahkan dibandingkan kondisi 2025 terdapat pemulihan yang cukup berarti. Namun angka tersebut menjadi warning bahwa pemulihan belum otomatis menghilangkan persoalan struktural yang telah menahan pertumbuhan Sumbar dalam jangka panjang. Bank Indonesia sendiri pada awal 2026 memperkirakan pertumbuhan Sumbar sepanjang tahun berada pada kisaran 3,79–4,59 persen, sehingga mempertahankan pertumbuhan secara konsisten di atas 5 persen memang membutuhkan sumber pertumbuhan yang lebih kuat daripada pemulihan siklikal semata.

Sumbar sesungguhnya tidak kekurangan potensi. Daerah ini mempunyai basis pertanian yang besar, peluang agroindustri, pariwisata, sumber daya manusia, perguruan tinggi, budaya kewirausahaan, diaspora yang luas dan posisi geografis yang memungkinkan integrasi lebih kuat dengan Riau serta ekonomi Sumatera bagian tengah. Persoalan utamanya adalah mengkonversi potensi tersebut menjadi produktivitas, kapasitas produksi dan skala ekonomi.

Karena itu, pertanyaan setelah Triwulan II 2026 bukan hanya apakah pertumbuhan Sumbar pada Triwulan III atau IV dapat kembali melewati 5 persen. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah Sumbar mampu membangun mesin pertumbuhan yang dapat bekerja selama satu dekade mendatang. Untuk itu, pertanian harus dihubungkan dengan industri pengolahan, investasi dengan kapasitas produksi, produksi dengan pasar, dan pusat-pusat ekonomi Sumbar dengan jaringan ekonomi Sumatera yang lebih luas.

Sumatera Barat bisa keluar dari perlambatan pertumbuhan, tetapi jalan keluarnya bukan sekadar meningkatkan permintaan jangka pendek. Jalan keluarnya adalah transformasi struktural, membangun sektor penggerak baru, mengarahkan investasi kepada kegiatan produktif, meningkatkan produktivitas, mempercepat konektivitas, serta membangun konsensus antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah pembangunan. Dalam kerangka tersebut, agroindustrialisasi dan konektivitas Padang–Pekanbaru dapat menjadi dua agenda yang saling melengkapi: yang pertama menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, sedangkan yang kedua memperbesar pasar bagi nilai tambah tersebut.

Penulis: Dr. Hefrizal Handra (Dosen FEB UNAND)