Senin, 8 Desember 2025 Saya dikontak Prof. Revis, Wakil Rektor IV Universitas Jambi. Tim tanggap darurat Bencana begerak dari Jambi hari sebelumnya. Tim ini berencana untuk menuju Palembayan di Kabupaten Agam salah satu daerah terdampak parah oleh bencana Banjir dan longsor. Semula tim mau memasuki wilayah itu melalui Bukittinggi. Namun jalur Bukittinggi ke Palembayan terputus. Satu-satunya jalan adalah melalui Solok menuju Padang, dari Padang terus ke Lubuk Basung.

Sejak kebijakan Dana Desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015, pemerintah Indonesia  menaruh harapan besar bahwa pembangunan di tingkat desa akan menjadi lebih adil, partisipatif, dan bertumpu pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2024, alokasi Dana Desa pada tahun pertama implementasi kebijakan ini mencapai Rp20.766,2 miliar. Angka tersebut terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp71.000 miliar pada tahun 2024. Sepanjang periode 2015 hingga 2024, total Dana Desa yang telah dialokasikan negara mencapai Rp 609,9 triliun dan disalurkan kepada 75.259 desa di seluruh Indonesia. Besarnya alokasi ini menjadikan Dana Desa sebagai faktor pendapatan terbesar dalam APBDes dan menjadikan desa sebagai pusat konsentrasi kebijakan pembangunan nasional.

Pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya banyak di antara kita yang pernah melihat atau bahkan melakukan tindakan suap dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu mengetahui dan memahami bahwa suap dan gratifikasi termasuk dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang jelaskan dalam UU 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bahwa terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yang mana di dalamnya termasuk suap-menyuap dan gratifikasi. Namun, pada kenyataannya banyak di antara kita yang tetap memberikan suap kepada pejabat birokrasi untuk mempermudah segala urusan, contohnya “menembak surat izin mengemudi (SIM)”, ataupun gratifikasi seperti “memberi uang terima kasih kepada pejabat birokrasi atas pelayanan yang cepat”.

Dampak bencana banjir Sumatra pada akhir November 2025 betul-betul mengagetkan kita. Ratusan jiwa melayang, dan tidak sedikit yang belum ditemukan. Banyak infrastruktur yang rusak. Sebagian pihak menaksir kerugian bisa mencapai triliunan rupiah. Begitu besarnya dampak dari bencana ini.

Banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pekan ini menghantam banyak wilayah sekaligus. Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, hingga Pesisir Selatan porak-poranda. Rumah terendam, jembatan putus, sawah tertimbun material, aktivitas ekonomi lumpuh. Banyak keluarga harus meninggalkan rumah dalam keadaan panik. Kota-kota yang biasanya ramai berubah menjadi ruang cemas.

Padang (UNAND) - Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Sumatra Barat selama sepekan terakhir menyebabkan banjir dan longsor di berbagai wilayah. Kondisi serupa juga dialami oleh Sumatra Utara dan Aceh. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Kecamatan Pauh, kawasan yang banyak dihuni mahasiswa serta sivitas akademika �Ӱ�ԭ��Ӱ��.

Keputusan untuk berwisata kini lahir dari layar telpon pintar. Orang melihat destinasi, membayangkan pengalaman, lalu memesan berdasarkan apa yang mereka saksikan di media sosial. Di Sumatera Barat, arus perhatian digital itu sudah mengalir; yang kerap kurang adalah cara mengubahnya menjadi kunjungan yang tertata, manfaat ekonomi yang nyata bagi warga, dan pengalaman yang layak diceritakan ulang tanpa merusak alam dan budaya. Karena itu, tujuannya bukan sekadar mengejar “viral”, melainkan membangun alur promosi yang rapi: cerita yang informatif, koordinasi pelaku yang solid, pengukuran sederhana namun konsisten, dan tindak lanjut yang terasa di lapangan.

Konflik agraria di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan publik. Dari Pasaman Barat hingga Air Bangis, perebutan hak atas tanah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah menunjukkan bahwa masalah agraria tidak hanya soal kepemilikan lahan, tetapi juga tentang ketimpangan kekuasaan dan kegagalan negara mengelola sumber daya secara adil. Di balik setiap sengketa tanah, tersimpan tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik yang rumit. Kasus perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VI misalnya, memperlihatkan betapa sulitnya mencari keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keadilan sosial bagi warga nagari yang merasa hak ulayatnya terampas.

Dalam mitologi Yunani kuno, Cassandra dikenal sebagai seorang peramal perempuan yang diberi anugerah oleh dewa Apollo untuk melihat masa depan. Namun, anugerah itu berubah menjadi kutukan ketika tidak ada seorang pun yang mau mempercayai ramalannya. Ia bisa melihat bencana sebelum terjadi, tetapi suaranya dianggap angin lalu. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai Cassandra Paradox: ketika kebenaran disampaikan, tetapi justru diabaikan oleh khalayak yang lebih sibuk dengan kepentingan jangka pendek atau prasangka pribadi.